Kolaborasi Lintas Sektor Kearsipan Guna Menyatukan Integritas Data Pemilu
Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - KPU Kota Surakarta mengikuti kegiatan Ngopi Asli yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring. Kegiatan dibuka oleh Handi Tri Ujiono selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dilanjutkan oleh Basmar Perianto Amron selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah mewakili Ketua KPU Kota Provinsi Jawa Tengah.
Penyampaian materi narasumber yang pertama dari KPU Kabupaten Blora. Pemilu tidak berakhir saat suara dihitung, Pemilu menghasilkan data dan dokumen dalam jumlah besar, rekam jejak dari setiap tahapan penyelenggaraan, informasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan, arsip yang harus tetap autentik - utuh - aman dan mudah ditemukan. Bahwasanya arsip bukan sekadar dokumen yang disimpan melainkan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Dari tahapan Pemilu lahir rekam jejak, pengelolaan arsip mencakup Penciptaan arsip, Pengelolaan arsip aktif dan inaktif, Klasifikasi dan penataan, Digitalisasi, Keamanan dan perlingungan, Penyusutan sesuai ketentuan.
Dilanjutkan penyampaian materi narasumber kedua dari KPU Kabupaten Wonogiri. data, arsip dan integritas data pemilu. Tugas penyelenggara tidak lagi hanya melaksanakan tahapan teknis, tetapi juga mengawal bukti sejarah politik. International IDEA menetapkan bahwa integritas data pemilu harus memenuhi aspek accuracy, transparancy, security, inclusivity, dan accountability. Data pemilu yang berintegritas adalah data yang akurat angkanya, transparan prosesnya, aman sistemnya, inklusif cakupannya, dan akuntabel secara hukum. Paradigma baru data dan arsip pemilu vs realita fragmentasi. Menghidupkan data dan arsip, arsip harus diubah menjadi pusat data hidup yang menyumbang pengetahuan baru dan melandasi kebijakan ke depan. Injury time, resolusi Wonogiri: defragmentasi dan kolaborasi dengan melakukan data mapping dan kolaborasi lintas sektor (BPS, Bapperida, Disdukcapil, Dinas Arsip dan Perpusda, Dinas Sosial, dan Dinas PMD). (Ed:Asa/kpusurakarta)
