Berita Terkini

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta mendapatkan kunjungan kerja perorangan Anggota Komisi II DPR RI, Drs. Mohamad Toha, S.sos., M.Si. Dalam kunjungannya, disambut oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Surakarta, Sekretaris KPU Kota Surakarta beserta jajarannya, di Aula Kantor KPU Kota Surakarta, Kamis (19/06/2025). Dalam sambutan selamat datang, Ketua KPU Kota Surakarta, Yustinus Arya Artheswara menyampaikan pelaksanaan pemilu dan Pemilihan, Sarana dan Prasarana yang ada di KPU Kota Surakarta, serta kegiatan masing – masing Divisi pasca tahapan pemilihan. Mohamad Toha menyampaikan tujuan pelaksanaan kunjungan kerja perorangan selain melaksanakan fungsi pengawasan, juga untuk menyerap aspirasi dan evaluasi system pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak yang terdapat di daerah guna disampaikan dalam rapat kerja dengan KPU RI. “Kunjungan Kerja Perorangan di Kantor KPU Kota Surakarta sebagai fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat Mitra Kerja Komisi II DPR RI, maka ayo sampaikan apa yang terjadi di KPU Kota Surakarta, mulai dari gudang, sarana dan prasarana, SDMnya”, pungkas Toha Sekretaris KPU Kota Surakarta, Tanto Winurdi menyampaikan beberapa hal antara lain proses pengembalian sisa hibah pemilihan, serta permohonan hibah non tahapan yang akan digunakan untuk melakukan perbaikan Gudang KPU Kota Surakarta, anggaran Sosialisasi serta Sarana dan prasaranan. Selain itu Tanto juga menyampaikan terkait SDM yang ada di KPU Kota Surakarta. “Alhamdulillah, kemarin ada lima orang PPNPN kami yang telah diangkat sebagai P3K” ujar tanto. (Ed : Wil/kpusurakarta)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta melaksanakan rapat pleno rutin di aula kantor kpu kota Surakarta, rabu(18/06/2025). Rapat rutin dihadiri oleh komisioner, Sekretaris serta jajaran struktural dan staf Pelaksanaan. Agenda rapat rutin hari ini, membahas terkait kegiatan masing-masing divisi. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Surakarta, , Yustanus Arya Artheswara. 

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta pasca pemilihan usai masih memiliki tugas rutin, salah satunya melayani permintaan informasi terkait kepemiluan. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, menggunakan kesempatan tersebut untuk memenuhi tugas kuliah dengan mewawancari Ketua KPU Kota Surakarta, Kamis (5/6/2025). Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Kota Surakarta menjawab delapan pertanyaan terkait Kepemiluan yang dilaksanakan di Kota Surakarta, sesuai dengan tema tugas kelompok yang telah ditentukan oleh dosen dari Fakultas Hukum UNS. KPU Kota Surakarta selalu memberikan sosialisasi diberbagai medis sosial dan akan memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Ed : Wil/kpusurakarta)

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta mengikuti Kegiatan Kajian hukum Rutin “Kamis Sesuatu” Seri ke V dengan tema Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, Kegiatan dihadiri oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Bambang Christanto didampingi oleh Kasubag TPPPHM beserta staf pelaksana, jumat (13/6/2025). Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab. Mandailing Natal, Agus Salam, Divisi Hukum Pengawasan KPU Kabupaten Wonosobo, Kabul dan bertindak sebagai pemantik diskusi, El Suhaimi, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara. Mey Nurlela Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk berbagi informasi dari berbagai wilayah-wilayah yang mempunyai permasalahan hukum terkait dengan sengketa-sengketa yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah kemarin. “Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pandangan terkait permasalahan sengketa hasil pemilihan bagi kita”, ungkap mey. Dalam paparannya Agus Salam Nasution Divisi hukum Kabupaten Mandailing Natal menyampaiakan bahwa permasalahan di MK ini yang paling menjadi pusat perhatian adalah LHKPN dari salah satu pasangan calon yaitu bapak Syaefullah Nasution calon bupati Mandailing Natal yang berpasangan dengan Tika Azmi Utami. Permasalahan ini bermula ketika paslon Harub Mustofa dan Muhammad Ichwan Husein (Harun-Ichwan) melalui Tim Kampanyenya menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang intinya sehubungan dengan telah ditetapkannya Saipullah Nasution dan Atika Azmi terkait sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Setelah seluruh narasumber menyampaikan paparannya, dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab,kegiatan ditutup dengan penyampaian arahan dari Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha.

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berupaya mendorong penguatan manajemen risiko di seluruh satuan kerja sebagai langkah antisipasi terhadap potensi permasalahan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di masa mendatang, hal itu diwujudkan dengan mengadakan Rapat Koordinasi Implementasi Manajemen Risiko dan Pendampingan Penyusunan Risk Register atau Daftar Risiko Tahun 2025 secara daring, Kamis (12/6/2025). KPU Kota Surakarta menjadi peserta dalam kegiatan tersebut dengan diwakili oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Surakarta, Bambang Christanto, Kasubag TPPHM, Rois Alfianto beserta staf Pelaksana Subbagian TPPPHM. Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin dalam sambutannya menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh atas permasalahan yang muncul selama Pemilu 2024 agar tidak terulang di masa depan. Ia menyatakan bahwa manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari sistem pengendalian internal KPU. Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita, menambahkan bahwa manajemen risiko merupakan bagian penting dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan menciptakan dan melindungi nilai organisasi."Kita perlu memetakan risiko yang dihadapi, dampaknya, serta cara penanganannya," Iffa juga mendorong agar setiap satuan kerja melakukan reviu atas tata kelola dan tata kerja masing-masing agar sesuai dengan regulasi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. sebagai bagian dari upaya tersebut, KPU menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan bimbingan teknis penyusunan risk register. Sementara itu, Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, Nanang Priyatna, berharap kegiatan ini dapat menjadi sistem peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko di lingkungan KPU. Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris dan Sekretariat KPU Kota Surakarta khususnya yang membidangi hukum turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut secara virtual bersama jajaran satker KPU se-Indonesia, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan arahan dari Suryadi selaku Deputi Administrasi Komisi Pemilihan Umum RI. (Ed : Wil/kpusurakarta)

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - KPU Kota Surakarta melaksanakan rapat intenal yang dihadiri oleh Sekretaris KPU Kota Surakarta , Tanto Winurdin beserta jajarannya di Aula Kantor KPU Kota Surakarta, Rabu (11/6). Dalam kesempatan tersebut Sekretaris KPU Kota Surakarta memperkenalkan CPNS yang penempatan di Sekretariat KPU Kota Surakarta,Elliano Hasatu. Tantowi berpesan agar dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan mampu memberikan warna baru di Sekretariat KPU Kota Surakarta.  "tetap jaga kedispilinan, tingkatkan kemampuan, belajar dari teman kerja" tegas Tanto Rapat internal tersebut juga memberikan kesempatan kepada masing- masing kasubag untuk menyampaikan agenda kegiatan, serta pembahasan rencana kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Jawa tengah yang akan dilaksanakan di KPU Kota Surakarta.(Ed:Asa/kpusurakarta)