Berita Terkini

KPU Kota Surakarta mengikuti Workshop Pengendalian Gratifikasi, Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan APIP Serta Kepatuhan LHKPN dan LHASN yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring, Kamis (24/06). Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Ketua dan Anggota beserta Sekretaris dan Pejabat Struktural KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Inspektur Wilayah I Inspektorat KPU RI, Novy Hasbi Munnawar, SH, M.Si, dan dimoderatori oleh Kabag. Keuangan, Umum, dan Logistik, Bapak Suryanto. Acara dibuka oleh Divisi Hukum dan Pengawasan Muslim Aisha. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan Zona Integritas merupakan hal yang pokok dan harus dimiliki oleh instansi atau lembaga yang berorientasi pada pelayanan. Dengan workshop ini diharapkan mampu meningkatkan integritas demi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), imbuhnya. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian hasil Laporan Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Sri Lestariningsih. Kemudian pemaparan materi oleh Narasumber terkait Pengendalian Gratifikasi, LHKPN dan LHKASN, dan acara diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. #kpumelayani #tahapanpemilu2024mulai #kpusurakarta      

KPU Provinsi Jawa Tengah gelar Pendidikan Pemilih segmen Perempuan melalui KPU Jateng Goes to Public dalam rangka persiapan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024, pada Rabu 22 Juni 2022. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara luring di Aula KPU Kota Surakarta dengan menghadirkan kelompok perempuan dari organisasi Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Kota Surakarta. Kegiatan ini mengambil tema “Pentingnya Demokrasi, Pemilu, Pemilihan dan Partisipasi” Kegiatan pendidikan pemilih ini diawali dengan Sambutan Ketua Divisi Sosdiklih & Parmas KPU Provinsi Jawa Tengah, Diana Ariyanti, SP. Beliau menyampaikan pentingnya peran Perempuan dalam pengambilan keputusan di lingkungannya termasuk keikutsertaannya dalam politik dan pemilu, mengingat angka keterwakilan perempuan di legislatif masih sangat rendah padahal tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi. Ucapan selamat datang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Surakarta, Nurul Sutarti, SP., M.Si. Nurul menyampaikan tingkat partisipasi Perempuan dari semua jenis Pemilu/Pemilihan di Kota Surakarta lebih tinggi daripada partisipasi laki-laki, namun keterwakilan perempuan masih rendah, sehingga perlu pendidikan pemilih semacam ini untuk meningkatkan tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas pemilih perempuan. Selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber dari SPEK-HAM Jawa Tengah, Achmad Bachrudin Bakri, SH, MH dan dimoderatori oleh Kabag HTH KPU Jateng, Dewantoputra Adipermana. Bahrudin menyampaikan Keterwakilan perempuan menjadi penting untuk menjawab kebutuhan perempuan, atau kalau pun harus memilih para calon pemimpin atau kepala daerah atau wakil rakyat harus pastikan para calon tersebut berpihak terhadap isu isu dan persoalan perempuan. Mendorong kesadaran politik perempuan sebagai pemilih cerdas dalam pemilu 2024 untuk dapat memilih para calon pemimpin dan calon wakil rakyat yang memahami permasalahan perempuan baik di ranah publik maupun domestik sebagai peluang perempuan setara dalam mempengaruhi proses politik sesuai dengan perspektif perempuan, tegasnya. #kpumelayani #tahapanpemilu2024mulai #pemilihperempuan #kpusurakarta    

KPU Kota Surakarta gelar rapat internal pada Senin, 20 Juni 2022. Rapat diikuti oleh Ketua dan Anggota beserta Sekretaris dan Jajaran Struktural di lingkungan KPU Kota Surakarta. Rapat digelar secara luring di Aula KPU Kota Surakarta dengan agenda utama kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024 yang telah dimulai. Kesiapan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta IT merupakan hal yang penting untuk dipersiapkan. Agenda lain yang dibahas dalam rapat diantaranya pembentukan helpdesk Pemilu 2024 sebagai langkah awal kesiapan dan komitmen KPU Kota Surakarta dalam menghadapi tahapan pemilu 2024. Selain itu juga dibahas rencana kegiatan di semester kedua seperti persiapan verifikasi parpol, sodiklih di kelompok sasaran, mutarlih berkelanjutan dan persiapan pembentukan adhoc. #KPUMelayani #TahapanPemilu2024Mulai #kpusurakarta  

Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menjadi narasumber dalam kegiatan Konsolidasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Jumat (17/6). Dalam arahannya, Hasyim menyampaikan yang penting untuk dipersiapkan adalah Sumber Daya Manusia, anggaran, sarana-prasarana termasuk internet dan penggunaan IT. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengetahui cakupan wilayah tugasnya dan paham secara teknis yang terjadi di TPS, karena sejatinya Pemilu itu ya di TPS. Oleh karena itu perlu dipastikan tata kelola keuangan dan logistik. Hasyim menambahkan, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga perlu menjalin komunikasi yang intensif dengan Forkompinda dan mitra terkait. Hadir secara luring 5 (lima) Ketua KPU Kabupaten/Kota yaitu KPU Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga dan Kota Semarang. Acara di buka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiantoro dan dilanjutkan oleh narasumber Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasym Asy'ari. Hadir secara virtual Ketua KPU Kota Surakarta, Nurul Sutarti dan seluruh Anggota bersama dengan 30 (tiga puluh) KPU Kabupaten/Kota lainya. #kpumelayani #tahapanpemilu2024mulai #kpusurakarta          

Rabu, 15 Juni 2022 KPU Kota Surakarta melakukan audiensi dan koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Audiensi diterima langsung oleh Lurah Mojo, Nurochman dan dihadiri oleh Ketua KPU Kota Surakarta beserta jajarannya serta Staf/Pegawai Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon. Ketua KPU Kota Surakarta, Nurul Sutarti,SP., M.Si mengawali audiensi tersebut dengan menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya ke Kelurahan Mojo, yaitu untuk mengetahui informasi data kependudukan di wilayah Mojo. Nurul menanyakan tentang kondisi wilayah geografis dan terkait status administrasi kependudukan penghuni Rusunawa yang ada di Mojo. Berkaitan dengan koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih, Divisi Rendatin, Kajad Pamuji rmenyampaikan bahwa dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2021 harus memenuhi prinsip akurat, mutakhir, responsif dan partisipatif. Kajad menjelaskan tentang kewajiban KPU melakukan PDPB setiap bulan, selain itu menanyakan juga cara input data kematian apakah masih ada tulis manual untuk ijin bedah bumi. KPU Kota Surakarta ingin menjalin kerjasama dengan Kelurahan Mojo untuk mendapatkan update data kematian, pindah datang, pindah keluar, dan perubahan status kependudukan lainnya sebagai bahan KPU dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan, imbuh Kajad. . Lurah Mojo, Nurochman menyampaikan, pihaknya bersedia untuk menjalin kerjasama dengan KPU Kota Surakarta dengan memberikan Data yang ada di kelurahan Mojo. Rusunawa yang ada di daerah Kelurahan Mojo terdiri dari dua RT dan boleh untuk dijadikan data administrasi. KPU Kota Surakarta menjalin kerjasama dengan kelurahan yang ada di Kota Surakarta untuk mengetahui data valid yang dimiliki oleh setiap kelurahan.Selain data pemilih juga membahas tentang wilayah dan dijelaskan bahwa pada pemilu 2024 setiap TPS ada 300 pemilih. Pada pemetaan TPS pemilu 2024 maksimal 300 pemilih per TPS. #kpumelayani #TahapanPemilu2024Mulai #kpusurakarta    

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Seri IV: Teknis Penyusunan Konsideran, Selasa (14/6/2022). Bimtek dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh peserta kegiatan yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Hukum dan SDM, dan Staf Subbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah. Acara dibuka oleh Kasubag Hukum Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah Kiki Rizka Ningsih,S.H.,MH. Hadir sebagai Narasumber pada Materi Bimtek Legal Drafter Penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU yaitu Nugraha Adhitya Kristanto (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kanwil Kemenhum dan HAM Provinsi Jawa Tengah). Dalam kegiatan bimtek tersebut narasumber mengurai hal yang penting dalam memahami konsideran menimbang yang merupakan awal dari pokok pikiran atau latar belakang dari sebuah penyusunan produk regulasi. Konsideran menimbang juga harus memperhatikan unsur Filosofis, Sosiologis dan Unsur Yuridis yang dikenal dengan istilah Atribusi. Setiap peraturan pasti ada konsideran, yang selalu ada pada halaman pertama. Konsideran itu sendiri adalah intinya/awalan/pembukaannya pada peraturan. Konsideran terdapat pada angka 17 sampai dengan angka 27 dalam UU no 12 tahun 2011, dan disebutkan juga ciri konsideran di setiap norma yang kita baca dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya-jawab dalam penyusunan produk keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten/Kota. [jdihkpuska]