Berita Terkini

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan “NGOPI ASLI” (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) secara daring diikuti oleh seluruh komisioner dan jajaran sekretariat di KPU Kabupaten/Kota, Selasa (2/10/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono. Dalam sambutannya, Handi Tri Ujiono menegaskan latar belakang pentingnya strategi distribusi logistik pemilu, mengingat tidak semua wilayah memiliki akses standar. Distribusi ke daerah terjauh dan tersulit memerlukan perencanaan matang agar logistik tiba tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Dilanjutkan dengan arahan oleh Basmar Perianto Amron selaku BPA Perencanaan Logistik Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini membahas tema “Strategi Long Pasing” Dalam mewujudkan Distribusi yang Efektif, Efisien, Tepat Waktu, dan Tepat Sasaran di Wilayah Terjauh dan Tersulit. Menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua KPU Kabupaten Brebes Muhammad Taufik ZE; Ketua KPU Kabupaten Tegal Himawan Tri P; Ketua KPU Kabupaten Wonogiri Satya Graha; dan Ketua KPU Kabupaten Blora Widi Nurintan Ari K. Kegiatan diskusi hari ini dimoderatori oleh Dwi Budi P. (Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik KPU Kota Pekalongan). Dilanjutkan Penyampaian materi dari Muhammad Taufiq (Ketua KPU Kabupaten Brebes) , Brebes memiliki DPT terbesar dibandingkan kabupaten / Kota lain di Provinsi Jawa tengah (lebih dari 1,5 juta DPT) dengan kondisi geografis beragam berupa pegunungan, dataran rendah dan pesisir. Tantangan meliputi cuaca ekstrem, bencana alam dan akses transportasi terbatas. Karena volume logistik yang besar, KPU Brebes menggunakan 14 (empat belas) titik gudang yang tersebar di tingkat kecamatan (desentralisasi) karena tidak ada satu gudang besar yang mampu menampung seluruh logistik kabupaten. Dalam aspek manajemen distribusi, KPU Kabupaten Brebes  melakukan pemetaan jalur distribusi secara detail. Serta melibatkan stakeholder (TNI/Polri/Pemda) untuk pengamanan dan dukungan armada. Narasumber berikutnya Ketua KPU Kabupaten Tegal Himawan Tri P. menyampaikan untuk strategi distribusi logistik yang diterapkan ialah memprioritaskan pengiriman ke daerah terjauh dan tersulit terlebih dahulu. Tantangan spesifik yang dihadapi terdapat desa yang sangat sulit diakses, seperti Desa Capar. Terhadap kejadian tersebut, solusi teknis yang ditempuh adalah  menggunakan armada khusus seperti kendaraan offroad (Hardtop) untuk medan berlumpur/bukit. Sistem packing dan setting logistik dilakukan dengan sangat teliti untuk meminimalisir kesalahan. Optimalisasi waktu pengiriman mulai H-4 atau H-3 untuk daerah sulit. Kemudian penyampaian materi dari KPU Kabupaten Wonogiri Satya Graha bahwa kabupaten Wonogiri memiliki karakteristik wilayah sesuai dengan namanya yaitu  "Wono" yang artinya Hutan, dan “Giri” yang berarti Gunung, sehingga secara harfiah diartikan sebagai wilayah yang didominasi pegunungan dan hutan. Kemudian mitigasi risiko yang dilakukan terhadap kondisi geografis tersebut adalah fokus pada pencegahan kerusakan logistik akibat air (hujan/banjir) dan hama (rayap/tikus) di gudang. Belajar dari pengalaman Pemilu 2024 terkait kasus surat suara tertukar antar Dapil sehingga solusinya adalah pengecekan berlapis saat setting dan packing. Kemudian moda transportasi menggunakan kendaraan yang sesuai medan (4Whell-Drive atau motor trail jika perlu) dan memastikan sopir menguasai medan jalan yang curam. pemaparan terakhir dari narasumber Ketua KPU Kabupaten Blora Widi Nurintan Ari menyampaikan kondisi geografis wilayah Kabupaten Blora dikelilingi hutan jati dengan akses jalan yang sebagian masih sulit. Jumlah DPT sekitar 700 ribu dengan 2.977 TPS. Beliau menyampaikan ada  7 (tujuh) poin strategi distribusi yang diterapkan, diantaranya Perencanaan & Distribusi: Pemetaan lokasi gudang KPU ke PPK, PPS, hingga TPS, Moda Transportasi: Menggunakan truk box tertutup untuk keamanan dari hujan. Di wilayah tertentu menggunakan kendaraan roda 3 atau motor, Koordinasi: Kerja sama erat dengan pihak keamanan (Polri/TNI), Prioritas Pengiriman: Daerah terjauh (perbatasan) dikirim lebih awal, Pengepakan: Menggunakan plastik pelindung berlapis untuk kotak suara., SDM: Memastikan petugas gudang dan sorlip (sortir lipat) bekerja sesuai SOP, Monitoring: Pengawasan ketat saat pergerakan logistik. (Ed:Asa/kpusurakarta)

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - KPU Kota Surakarta mengikuti Kegiatan Kajian Rutin "Kamis Sesuatu" Episode XXIX yang diselenggarakan secara daring melalui zoom meeting oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan putusan Perkara nomor 151/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. Seri "Kamis Sesuatu" kali ini menghadirkan Narasumber yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Abdul Haris Nasution, dan Perwakilan Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, serta Pemantik Diskusi yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara El Suhaimi. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 telah melewati serangkaian tahapan, termasuk penetapan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun, pasca-penetapan hasil tersebut, beberapa pihak peserta pemilihan mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Proses sengketa ini berlangsung dalam beberapa tahapan persidangan, termasuk beberapa kali perbaikan permohonan, pengajuan alat bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi. Setelah melalui serangkaian persidangan dan pemeriksaan mendalam, Mahkamah Konstitusi kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 151/PHPU.BUP-XXIII/2025. Pemohon: pasangan Khairul Kiyedi Pasaribu-Darwin Sitompul, calon Bupati & Wakil Bupati Nomor Urut 1.  Termohon: KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Pihak Terkait: pasangan Masinton Pasaribu- Mahmud Efendi (Paslon Nomor Urut 2). Permohonan diajukan pada 9 Desember 2024 dan terdaftar sebagai perkara PHPU di MK dengan nomor 151. Pemohon mengajukan beberapa dalil sengketa, antara lain: Pelanggaran administrasi pendaftaran calon, Syarat minimal dukungan, Netralitas penyelenggara, dugaan keterlibatan pejabat dan Hirarki peraturan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan arahan strategis dari Muslim Aisha, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah. (Ed:Asa/kpusurakarta)

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - KPU Kota Surakarta turut berduka cita dan berbela sungkawa atas musibah bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Semoga seluruh korban diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan YME, dan untuk wilayah yang terdampak dapat segera pulih kembali. (Ed:Asa/kpusurakarta)

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, Yustinus Arya Artheswara, bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2025 yang digelar di Halaman Kantor KPU Kota Surakarta, Senin (01/12/2025). Upacara ini dihadiri oleh Anggota KPU Kota Surakarta, Plt.Sekretaris KPU Kota Surakarta beserta Jajarannya, Upacara dimulai pada pukul 07.30 WIB. Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Dalam Mewujudkan Indonesia Maju”. (Ed:Asa/kpusurakarta)

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta mengikuti kegiatan Webinar dengan tema “Membangun Kebiasaan dan Etika di Ruang Digital” pada Jumat, 28 November 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU RI sebagai upaya memperkuat pemanfaatan data dalam setiap proses kerja di lingkungan KPU. Webinar dibuka oleh Kepala Biro Pusdatin KPU, Mashur Sampurna Jaya, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Transformasi digital adalah keniscayaan. namun juga membawa dua sisi. Di satu sisi, ia memudahkan akses informasi kepemiluan dan partisipasi publik. Di sisi lain, kita menghadapi tantangan besar berupa disinformasi, ujaran kebencian (hate speech), dan hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa serta mencederai integritas Pemilu, Oleh karena itu, KPU memandang bahwa etika digital bukan lagi sekadar himbauan moral, melainkan sebuah kebutuhan mendesak dalam menjaga kualitas demokrasi kita. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber Hafiz Budi Firmansyah, sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri di Negara Swiss dan Liechtenstein yang menjelaskan tentang apa itu etika digital dalam bekerja yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (Netiket). Webinar ini diikuti oleh KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Melalui kegiatan webinar ini juga menekankan langkah praktis melawan hoaks, seperti mengecek sumber berita, tidak terprovokasi judul clickbait, serta berani melaporkan konten negatif. KPU berharap, melalui pembiasaan etika digital ini, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, melainkan agen aktif yang menciptakan ekosistem pemilu yang damai dan bermartabat. (Ed:Asa/kpusurakarta)

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - Talk To Me yang merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan secara daring sebagai wadah untuk melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kondisi serta kebutuhan pengembangan SDM setelah berakhirnya proses Pemilu dan Pilkada. Kegiatan ini diprakarsai oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, Kegiatan dibuka oleh Paulus Widiyantoro selaku Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (26/11/25). Tujuan dari forum ini para peserta diharapkan dapat memahami berbagai tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public pasca kontestasi politik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta integritas SDM, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, pertemuan ini diharapkan mampu mendorong kolabirasi antar lembaga dalam merumuskan kebijakan pengembangan SDM yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi nyata yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat kualitas SDM dalam menghadapi dinamika pemerintahan pasca pemilu dan pilkada. KPU Kota Surakarta mengikuti kegiatan ini dengan kehadiran Komisioner dan seluruh Jajaran Sekretariat di Aula Kantor KPU Kota Surakarta. Kegiatan Talk to me seri ke –IV ini mengangkat tema “Strategi Peningkatan SDM Pasca Pemilu dan Pilkada”, dengan Narasumber Parsadaan Harahap Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan di KPU RI, Firnades Maurisya Tenaga Ahli KPU RI. Narasumber menyampaikan materi dan setelah kegiatan ini, dilakukan Tanya jawab oleh peserta dari KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ditutup oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha. "kita harus terus belajar, walau dalam kondisi keterbatasan, dengan memanfaatkan semua kesempatan yang ada, manfaatkan seluruh potensi untuk meningkatkan kapasitas kita." pungkas muslim. (Ed:Asa/kpusurakarta)