Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - KPU Kota Surakarta mengikuti kegiatan Rapat Kerja Pembahasan Program Kegiatan Divisi SDM di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se - Jawa Tengah, Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini mengundang Anggota KPU Divisi Sosdiklihparmas dan SDM serta Kasubag Parmas dan SDM beserta Staf, Selasa (5/8/2025). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, mengikuti kegiatan tersebut sebagai peserta yang diwakili oleh Yuly Yulianingrum selaku Kadiv Sosdiklihparmas dan SDM, Tanto Winurdin, Sekretaris KPU Kota Surakarta, Wiji Lestari, Kasubag Hukum dan SDM serta staf subbagian Hukum dan SDM, kegiatan dilakukan di ruang Komisioner KPU Kota Surakarta. Materi disampaikan oleh Mey Nurlela selaku Kadiv SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Tengah, dalam penyampaiannya, mey melakukan pengecekan terkait kepatuhan KPU Kabupaten/Kota dalam penyampaian Laporan Penguatan Kelembagaan yang merupakan pelaporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota setiap Bulannya. KPU Kota Surakarta mendapatkan apresiasi karena telah mengirimkan laporan lengkap. Mey Nurlela menyampaikan bahwa sebagai komisioner, selaku pemimpin apabilagi bidang SDM untuk dapat meningkatkan kemampuan diri dengan mengikuti pembelajaran, dapat berupa melanjutkan pendidikan pada masa non Tahapan ini, dan tetap mengedepankan tugas dan fungsinya sebagai Komisioner. "Jangan sampai dimasa non tahapan ini, malah lebih mementingkan kegiatan pribadi, sering tidak hadir di Kantor" tambah mey. Dalam materinya disampaikan pula beberapa rencana kegiatan Divisi SDM serta format lampiran laporan penguatan kelembagaan yang diberlakukan mulai pada pelaporan bulan agustus yang dilaporkan pada bulan September. (Ed : Wil/kpusurakarta)
Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta menggelar Apel Rutin bersama, Senin (4/8). Kegiatan yang dilaksanakan di Halaman kantor KPU Kota Surakarta tersebut diikuti jajaran sekretariat KPU Kota Surakarta. Dalam Kegiatan ini Anggota KPU, Bambang Christanto memberikan pengarahan kepada seluruh peserta Apel. Dalam arahannya menyampaikan bahwa sebagai lembaga pelayanan publik, kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta pemilu dan masyarakat, apalagi saat bulan kemerdekaan RI ke 80 Tahun, sebagai pelayan harus meneladani para founding father bangsa Indonesia, salah satunya Ki Hajar Dewatara, yang telah memberikan warisan luhur yakni Ing Ngarsa Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani yang dapat diterapkan dalam kehiidupan baik didunia kerja maupun masyarakat umum. selsain itu apel Rutin Bersama diharapkan menjadi acuan untuk dapat selalu menemukan semangat baru serta menumbuhkan kekompakan pada seluruh jajaran KPU Kota Surakarta. (Ed:Asa/kpusurakarta)
Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - KPU Kota Surakarta mengikuti Kegiatan Kajian Rutin bertajuk “Kamis Sesuatu” Seri ke XII Divisi Hukum dan Pengawasan dengan Putusan Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. KPU Kota Surakarta mengikuti kegiatan tersebut di ruang Aula Kantor KPU Kota Surakarta, pada hari Kamis (31/07/2025). Kajian ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah diikuti Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubag dan Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. KPU Kota Surakarta diwakili oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, bapak Bambang Christanto, Kasubag TPPPH, bapak Rois Alfianto beserta staf penyelenggara Subbagian TPPPH. Dalam Kegiatan Kajian Rutin "Kamis Sesuatu" Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2025 ini dibuka oleh Sambutan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Basmar Perianto Amron serta sambutan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Gorontalo bapak Risan Pakaya. Sambutan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Gorontalo menyebutkan ketika tahapan verifikasi calon, verifikasi berkas, sampai dengan tahapan calon sementara menuju calon tetap. KPU Gorontalo Utara telah mengumumkan bahwa yang bersangkutan Sdr. Ridwan Hasyim melalui penghubung (LO) diberitahukan yang bersangkutan belum memenuhi syarat. Ada yang menganggap KPU Gorontalo Utara telah keliru menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebab yang dimaksud didalam baik itu undang-undang dan Peraturan KPU, hanya yang mempunyai hukum tetap dengan hukuman selama 5 (lima) tahun. Beliau juga menjelaskan ada putusan MK Nomor 44 berkaitan dengan putusan salah satu calon Gubernur di Provinsi Gorontalo bertepatan ditahun 2016 juga memperoleh putusan MK dengan hukuman percobaan 1 (satu) juga. dan KPU Provinsi Gorontalo saat itu telah memberi putusan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai gubernur. Tetapi setelah digugat di Mahkamah Konstitusi, kemudian MK mengeluarkan satu putusan yang menyatakan bahwa Rusli Habibie itu menyatakan memenuhi syarat untuk menjadi calon dengan alasan bahwa Hak pilih dan dipilih warga negara adalah Hak konstitusional yang hanya bisa dibatasi secara sah dan proporsional. Yang berikut adalah asensi pidana ringan hukuman kurang lebih 5 (lima) tahun termasuk masa percobaan tidak otomatis memiliki dampak hukum permanen membatasi calon tidak ada lagi status pidana sudah tidak aktif dan berjalan. MK menilai status hukum Rusli Habibie saat itu bukan menjadi narapidana aktif dan dapat dinilai sebagai calon yang memenuhi syarat. Selama tidak menjalani pidana penjara dan persyaratan lain terpenuhi. Hal ini yang menambah dinamisnya persoalan hukum di provinsi Gorontalo. Jadi ini sama-sama hukuman percobaan. Kalau bapak Rusli Habibie itu masa percobaannya di pasal 311 KUHP persoalan fitnah penguasa, dan bapak Ridwan Hasyim ini di pasal 378 KUHP berkaitan dengan penipuan. Namun diperjalannanya karena telah mengkaji, konsultasi berjenjang, KPU Gorontalo Utara memutuskan bahwa yang sangkutan tidak memenuhi syarat, dan akhirnya Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa meminta bapak Ridwan Yasin diakomodir dengan pertimbangan salah satunya itu adalah domisili. MK menyatakan Badan Pengawas Pemilu dapat memeriksa dan memutus pelanggaran administratif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan harus ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Perintah MK ini tertuang dalam Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Pasal 139 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Pasal 140 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Adapun Pasal 139 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) mengatur tentang kewenangan Bawaslu Provinsi dan atau Panitia Pengawas Pemilu (Kabupaten/Kota dalam memeriksa pelanggaran administratif Pilkada dan menuangkannya dalam hasil kajian atau rekomendasi untuk diserahkan kepada KPU. Dengan demikian, norma pada pasal tersebut membatasi kewenangan Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu hanya menerbitkan rekomendasi terkait suatu pelanggaran administratif. Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah bapak Noval Katili selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Gorontalo Utara, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Jepara, ibu Siti Suryani, mereka berkesempatan untuk memaparkan materi tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara di Tahun 2024, selanjutnya Kegiatan ini disudahi oleh kesimpulan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muslim Aisha. (Ed : Wil/kpusurakarta)
Surakarta, kota-surakata.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta yang terdiri dari Ketua dan Anggota didampingi Sekretaris KPU Kota Surakarta dan Kasubag Keuangan, Umum, Logistik Sekretariat KPU Kota Surakarta, melaksanakan kegiatan Audiensi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kota Surakarta, Rabu (30/07/2025). Rombongan KPU Kota Surakarta diterima oleh Kepala Dispersip Kota Surakarta Arif Handoko, S.Sos., M.H berserta jajarannya. Ketua KPU Kota Surakarta menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan audiensi tersebut, yakni dalam rangka dukungan pengelolaan dan penyelamatan arsip Pemilu ataupun Pemilihan di Lingkungan KPU Kota Surakarta. "Kedatangan kami dalam rangka koordinasi terkait penyimpanan, dukungan teknis dan pendampingan dalam hal penataan, pelestarian, serta digitalisasi arsip yang bersifat vital dan bernilai sejarah" tambah arya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kota Surakarta menyambut baik maksud dan tujuan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Surakarta, dan bersedia membantu KPU KOta Surakarta dalam penyelamatan dan pengelolaan arsip yang lebih baik. "secepatnya dapat dibuatkan perjanjian kerjasama untuk kelancaran kegiatan ini dalam waktu yang akan datang" pungkas Arif. Dalam Kegiatan ini KPU Kota Surakarta menyerahkan buku dokumentasi dan laporan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2004 s.d 2025 yang dapat disimpan di Perpustakaan sebagai tambahan literasi kepemiluan bagi masyarakat pengunjung perpustakaan, kegiatan diakhiri dengan kunjungan ke perpustakan Kota Surakarta. (Ed :Wil/kpusurakarta)
Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Sosialisasi Kekerasan Seksualitas dan Upaya Pencegahan secara daring, kegiatan ini mengundang Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah, Rabu (30/07/2025). Sosialisasi ini dilakukan sebagai lanjutan dari kegiatan serupa yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah minggu lalu, Kegiatan dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha (Kadiv Hukum dan Pencegahan), Mey Nurlela (Kadiv SDM, Penelitian dan Pengembangan), Paulus Widiyantoro (Kadiv Data dan Informasi), Akmaliyah (Kadiv Sosdiklih dan Parmas), Basmar Perianto Amron (Kadiv Perencanaan dan logistik) beserta seluruh Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dibuka oleh Muslim Aisha KPU Provinsi Jawa Tengah, dalam sambutannya Muslim menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan kelanjutan kegiatan sebelumnya, tentang Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 1341 tahun 2025, hari ini kita mendatangkan Narasumber dari Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Kahadiran Narasumber ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan terkait kekerasan seksual yang saat ini menjadi perhatian KPU, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai di lingkungan KPU, pungkas muslim. Arahan dilanjutkan oleh Mey Nurlela selaku Ketua Satgas Pencegahan Kekerasan Skesual di Lingkungan KPU, kegiatan hari ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam terkait kekerasan seksual, “kegiatan ini dilatarbelakangi untuk menciptakan kenyamanan lingkungan kerja, tanpa adanya kekerasan seksual bagi seluruh pgawai di lingkungan KPU”, ujar mey Narasumber pada kegiatan ini adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Eka Suprapti, S.T., M.M. Kegiatan ditudilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta dan ditutup oleh Muslim Aisha. (Ed : Wil/kpusurakarta)
Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - Kegiatan rutin yang diprakarsai oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan terkait logistik dan kearsipan. dengan tajuk "NGOPI ASLI" untuk kesempatan ini mengangkat tema 12 PAS (Proyeksi, Intuisi, Eksekusi), Pilihan jitu KPU Kab/Kota Mewujudkan Sasaran dan Target Visi Misi KPU RI dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dilaksanakan Selasa (29/07/2025). KPU Kota Surakarta mengikuti kegiatan tersebut di Aula Kantor KPU Kota Surakarta, yang dihadiri oleh Komisioner serta Jajaran Sekretariat. Ngopi Asli seri ini menghadirkan Narasumber antara lain Arif Wicaksono selaku Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Sukoharjo; Siti Nurwakhidatun Kadiv Perencanaan data dan Informasi KPU Kabupaten Jepara serta Sudarmadi selaku Kadiv Perencanaan Data dan InformasiKPU Kabupaten Purbalingga. Bertindak selaku Moderator Rahayu Kurniawati sebagai Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Temanggung. Narasumber menyampaikan materi secara bergantian dan selanjutnya dibuka kesempatan untuk peserta menggajukan pertanyaan.