Berita Terkini

Kamis Sesuatu Serial Advokasi Hukum Pemilu Seri XLIII

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah kembali hadir dengan program unggulan Kamis Sesuatu Serial 'Advokasi Hukum Pemilu' Seri XLIII. Kali ini menyelami pesan-pesan mendalam dalam "Diskusi Film Animal Farm". Hadir Sebagai Narasumber Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Cilacap); serta Moderator diisi oleh Hari Sugiharto, S.H., M.H. Keikutsertaan KPU Kota Surakarta dalam diskusi berjudul Diskusi Film Animal Farm ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus memperdalam pemahaman mengenai advokasi hukum dan dinamika demokrasi. Melalui bedah film fabel alegoris ini, kita diingatkan kembali akan pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan supremasi hukum dalam setiap tahapan pemilu. KPU Kota Surakarta diwakili oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Bambang Christanto, Kasubag TPPPH, Rois Alfianto beserta staf penyelenggara Subbagian TPPPH. Kisah di dalamnya memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana hukum harus tetap tegak dan tidak boleh terdistorsi oleh kepentingan kekuasaan. (Ed:Asa/kpusurakarta)

Akselerasi Distribusi Dan Perlaporan Yang Tepat Dan Akuntabel

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - KPU Kota Surakarta mengikuti kegiatan Ngopi Asli yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring. Kegiatan rapat dibuka langsung sekaligus sambutan dan pengarahan oleh Eko Supriyono Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah selaku Moderator kegiatan. Pada sambutannya beliau menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran bapak ibu dari satker KPU Kabupaten Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber yaitu Bapak Basmar Perianto Amron selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah. Basmar Perianto Amron menyampaikan pembahasan tentang logistik tidak bisa lepas dari renstra dari KPU RI terutama kegiatan untuk tahun 2026. Mengacu dari renstra tersebut terdapat aturan turunan dalam keputusan KPU No 47 Tahun 2026 dimana semua kegiatan terkait fasilitasi dan penganggarannya tertuang dalam aturan tersebut. Diharapkan dari kegiatan ini dapat melakukan antisipasi terkait kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan logistik di pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Kemudian pasca pemungutan surat suara, logistik tersebut mau ditaruh dimana dan bagaimana proses pemusnahannya seperti apa harus direncanakan sebelumnya. Pengertian efektif dan efisien tidak berarti harus menekan biaya, tetapi biaya yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk mendukung proses manajemen logistik ini berjalan sesuai waktu yang diharapkan, jangan sampai terjadi penundaan pemilu karena keterlambatan logistik. Menutup kegiatan, narasumber menyimpulkan bahwa kegiatan ini diharapkan untuk bisa menyiapkan perencanaan yang baik dalam pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan, karena tanpa perencanaan logistik yang baik kita jelas kehilangan satu langkah atau 50% langkah yang akan kita tempuh itu jelas akan berjalan tidak baik. (Ed:Asa/kpusurakarta)

Menuju Zero Sengketa

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - Tim JDIH KPU Kota Surakarta turut serta mengikuti Kajian Rutin “Kamis Sesuatu” Seri ke XLI Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2026 dengan Tema “Menuju Zero Sengketa: Menyelenggarakan Pilkada Yang Memuaskan Semua Pihak, Belajar Dari Putusan MK di Pilkada 2024". Kegiatan ini merefleksikan kelemahan proses Pilkada 2024 guna mewujudkan Pilkada masa depan yang minim sengketa. Kuncinya ada pada penguatan advokasi dan pengelolaan dinamika antar pihak (peserta, pemilih, & instansi) agar hasil Pilkada dapat diterima semua pihak secara legawa. Kajian ini menghadirkan narasumber ahli 1. Ahmad Irawan, S.H., M.H., Anggota Komisi II DPR RI. 2. Titi Anggraini, S.H., M.H., Dosen HTN Universitas Indonesia serta dimoderatori oleh Yudhaviska Adhidara S, S.E., M.H. Fungsional Ahli Madya KPU Provinsi Jawa Tengah. (Ed:Asa/kpusurakarta)

Kamis Sesuatu Seri ke XLII

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - Tim Jdih KPU Kota Surakarta, menghadiri kajian Rutin Kamis Sesuatu Seri ke XLII Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2026 dengan Tema Diskusi film 'Kejarlah Janji'. Hadir Sebagai Narasumber Samsul Huda, S.H.I Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Klaten serta dimoderatori oleh Budi Sambodo, S.Sos Kasubbag TPPH KPU Kabupaten Klaten. Tim JDIH KPU Kota Surakarta mengikuti kegiatan tersebut diruang rapat Komisioner pada hari Kamis (5/03/2026). Kajian ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah diikuti Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubag dan Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. KPU Kota Surakarta diwakili oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Bambang Christanto, Kasubag TPPPH, Rois Alfianto beserta staf penyelenggara Subbagian TPPPH. Dalam Kegiatan Kajian Rutin "Kamis Sesuatu" Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2026 ini dibuka oleh Akmaliya, S.Sp.I.,M.Pd anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM. Mengambil inspirasi dari kegiatan "Kamis Sesuatu" serial “Advokasi Hukum Pemilu” Edisi XLII KPU Kabupaten Klaten membedah karya sinematik "Kejarlah Janji" sutradara Garin Nugroho. Film ini bukan sekadar hiburan visual, melainkan instrumen Pendidikan Pemilih yang memotret realitas sosiologis dan yuridis di akar rumput. Melalui media film, KPU berupaya melakukan simplifikasi atas teks-teks hukum pemilu yang kaku menjadi narasi yang humanis. JDIH KPU Kota Surakarta berkomitmen untuk terus mendukung penyebaran informasi hukum yang inklusif, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek suara, tetapi subjek hukum yang cerdas dan kritis. (Ed:Asa/kpusurakarta)

MY ASN Lengkap, Lancar Naik Pangkat

Surakarta, kota-surakarta.kpu.go.id - Dalam upaya meningkatkan akurasi data kepegawaian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta menyelenggarakan kegiatan sharing knowledge bertajuk "MY ASN Lengkap, Lancar Naik Pangkat". Kegiatan dihadiri oleh Komisioner dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Surakarta, mulai dari pejabat struktural, fungsional, hingga pelaksana. Tujuan utamanya adalah untuk menyamakan persepsi mengenai urgensi pemutakhiran data mandiri melalui platform My ASN yang dikembangkan oleh Badan Kepegawian Negara (BKN). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kota Surakarta, Jumat, (27/02/26). Kegiatan menghadirkan Narasumber Wiji Lestari, selaku Kasubag Parhumas dan SDM KPU yang menyampaikan pentingnya data kepegawaian pada aplikasi My ASN yang terupdating dan tatacara updating data, serta praktek tatacara oleh masing-masing oleh peserta sharing knowledge. DAlam kegiatan tersebut dilakukan juga pengecekan nilai DMS serta IP dari masing-masing peserta dan tanya jawab. (Ed:Asa/kpusurakarta)